Sinjai, MarajaNews—Rekam jejak dr. Anita yang kini menjabat sebagai Kepala Puskesmas Bulupoddo kembali menjadi sorotan anggota DPRD Kabupaten Sinjai.
Sorotan tersebut mencuat dalam rapat kerja bersama Dinas Kesehatan, di mana sejumlah legislator mempertanyakan komitmen pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Salah seorang anggota DPRD Andi Rusmiati dari fraksi Golkar tersebut menyinggung peristiwa yang pernah menjadi perhatian publik pada akhir tahun 2022, ketika seorang warga diduga tidak mendapatkan layanan ambulans dari Puskesmas Bulupoddo hingga akhirnya meninggal dunia.
Kasus tersebut sempat menuai kecaman luas dan berujung pada pencopotan kepala puskesmas saat itu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.
Dalam forum tersebut, anggota DPRD menilai rekam jejak pejabat pelayanan kesehatan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, setiap pejabat yang diberikan amanah memimpin fasilitas kesehatan harus memiliki rekam jejak pelayanan yang baik. Peristiwa penolakan ambulans yang pernah terjadi di Bulupoddo tentu menjadi catatan penting dan jangan sampai kejadian serupa kembali terulang,” ungkap Andi Rusmiati
Ia menegaskan bahwa DPRD tidak ingin masyarakat kembali menjadi korban akibat lemahnya pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan.
“Kami meminta Dinas Kesehatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh kepala puskesmas. Jangan sampai ada masyarakat yang kesulitan memperoleh pelayanan karena alasan administratif ataupun alasan lainnya,” lanjutnya.
Menurut legislator tersebut, keberadaan ambulans dan pelayanan rujukan merupakan bagian dari pelayanan dasar yang wajib diprioritaskan oleh setiap fasilitas kesehatan milik pemerintah.
Sementara itu, kasus penolakan ambulans di Puskesmas Bulupoddo pada Desember 2022 sebelumnya menjadi perhatian nasional.
Saat itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai mengambil tindakan dengan mencopot kepala puskesmas setelah seorang warga dilaporkan meninggal dunia usai keluarga mengaku tidak mendapatkan layanan ambulans dengan alasan ketiadaan anggaran bahan bakar.
DPRD berharap Dinas Kesehatan menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal dan tidak lagi terjadi persoalan yang berpotensi merugikan warga.
