Sinjai, MarajaNews—Aliansi mahasiswa bersama masyarakat Dusun Pakokko, Desa Tellulimpoe, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Sinjai, Senin (4/5/2026).
Massa menuntut perhatian pemerintah daerah terkait kondisi infrastruktur jalan di wilayah mereka yang rusak parah selama puluhan tahun.
Aksi yang berlangsung di Kelurahan Allehanuae, Kecamatan Sinjai Utara ini mendapat pengawalan ketat dari personel Polres Sinjai dan Satpol PP.
Dalam orasinya, massa secara bergantian menyuarakan keluhan sembari membentangkan spanduk berisi tuntutan.
Jenderal Lapangan aksi, Randi, menegaskan bahwa jalan di Dusun Pakokko sudah puluhan tahun tidak mendapatkan perbaikan yang layak.
Kondisi ini sangat menghambat aktivitas warga, terutama para petani yang kesulitan mengangkut hasil panen serta anak sekolah yang harus bertaruh nyawa melewati jalan rusak setiap hari.
“Kondisi jalan sangat memprihatinkan dan sudah berlangsung lama tanpa perhatian serius. Kami mendesak Pemkab Sinjai segera turun tangan. Masyarakat hanya menuntut hak dasar berupa akses jalan yang layak untuk menunjang ekonomi dan pendidikan,” tegas Randi.
Usai berorasi, perwakilan massa diterima untuk beraudiensi di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai.
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Sinjai Ratnawati Arif, didampingi Kepala Dinas PUPR Haris Achmad, Kepala Bappeda Haerani Dahlan, serta jajaran Asisten Setdakab Sinjai.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Ratnawati Arif memastikan bahwa ruas jalan di Dusun Pakokko telah masuk dalam daftar prioritas pemerintah daerah.
“Jalan di Dusun Pakokko sudah kami masukkan dalam skala prioritas pembangunan,” ujarnya di hadapan massa.
Senada dengan hal itu, Kepala Dinas PUPR Sinjai, Haris Achmad, merinci terdapat tiga ruas jalan di Dusun Pakokko yang mengalami kerusakan berat dan membutuhkan penanganan segera.
Jalan tersebut ialah Ruas Bonto Kunyi – Pakokko (1,9 km)Ruas Laha-laha – Pakokko (1,9 km)Ruas Koro – Pakokko (2,4 km).
Meski telah masuk prioritas utama di Kecamatan Tellulimpoe, Haris menjelaskan bahwa eksekusi pembangunan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran daerah.
“Secara teknis kami siap kapan saja jika anggaran sudah tersedia. Kami pastikan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada,” pungkas Haris
