Opini, MarajaNews—Selama ini, Hari Buruh sering kali terjebak dalam ruang kedap udara, dianggap sebagai sekadar perayaan sejarah perjuangan jam kerja delapan jam di bidang industri seperti di Indonesia, Chicago atau lebih buruk lagi, sekadar ritual tahunan yang memacetkan jalan raya.
Namun, jika kita melihat lebih dalam secara dialektis, Hari Buruh seharusnya menjadi Alarm Ontologis terhadap bentuk ketimpangan baru yang semakin canggih, senyap, dan tersembunyi di balik layar digital.
Bagi Ali Syariati, buruh bukan sekadar unit produksi, melainkan bagian dari Al-Nas (rakyat) yang memiliki beban sejarah untuk melakukan pembebasan.
Namun, ketimpangan hari ini menjadi sangat canggih karena sistem berhasil menciptakan “pemenjaraan tanpa jeruji”.
Sistem tekno kapitalisme saat ini melakukan dehumanisasi di mana identitas kemanusiaan buruh direduksi menjadi sekadar deretan angka dan metrik dalam database.
Syariati akan melihat ini sebagai puncak dari alienasi, di mana buruh tidak hanya dipisahkan dari hasil produksinya, tetapi juga dipisahkan dari hakikat kemanusiaannya demi menjadi “sekrup” dalam mesin teknokrasi.
Hari Buruh adalah momentum untuk membangkitkan self awareness bahwa eksploitasi kini dibungkus rapi oleh narasi konsumerisme yang meninabobokan kesadaran kelas.
Melalui kacamata Michel Foucault, kita melihat bahwa ketimpangan tidak lagi bekerja secara kasar melalui cambuk mandor, melainkan menyebar melalui jaringan saraf Bio politik.
Jika dulu pengawasan dilakukan secara fisik dalam ruang Panopticon, kini pendisiplinan itu masuk ke ruang privat melalui kontrol algoritma.
Dalam ekonomi platform modern, “majikan” tidak lagi berwujud manusia, melainkan kode yang menentukan hidup mati pendapatan seseorang tanpa ruang negosiasi.
Ketimpangan ini menjadi canggih karena buruh secara sukarela menyerahkan data dan privasinya untuk diproses oleh sistem pengawasan total atas nama “efisiensi”.
Hari Buruh adalah alarm bahwa ruang gerak manusia semakin menyempit akibat normalisasi pengawasan digital yang membelenggu tubuh dan waktu pekerja.
Ketajaman Hari Buruh tahun ini juga harus diarahkan pada kritik terhadap janji-janji politik.
Kita sering mendengar narasi dari elit, seperti Prabowo Subianto, yang dalam berbagai kesempatan menjanjikan kesejahteraan buruh dan penghentian sistem outsourcing yang dianggap tidak manusiawi.
Namun, tanpa langkah konkret untuk mencabut akar masalah seperti regulasi yang fleksibel secara berlebihan (klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja), janji tersebut berisiko hanya menjadi “Omon-omon” atau sekadar bualan retoris.
Ketimpangan menjadi semakin canggih ketika janji penghapusan outsourcing digunakan sebagai komoditas politik, sementara di lapangan, praktik outsourcing justru bermutasi menjadi bentuk bentuk kemitraan yang semu tanpa jaring pengaman sosial.
Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan kerja yang hanya menempatkan buruh sebagai objek suara, bukan subjek perubahan.
Maka, menjadikan Hari Buruh sebagai nostalgia semata adalah sebuah kekeliruan intelektual yang fatal.
Kita membutuhkan re-politisasi gerakan buruh yang mampu menjawab tantangan Tekno Feodalisme.
Alarm ini harus berbunyi lebih keras untuk menuntut kedaulatan atas data, redistribusi hasil otomasi bagi kesejahteraan publik, dan perlindungan hukum yang mampu melampaui batas-batas kontrak kerja tradisional.
Musuh buruh hari ini bukan lagi sekadar mandor di pabrik, melainkan ketimpangan sistemik yang tersembunyi di balik layar perangkat digital dan kebijakan ekonomi yang memuja angka pertumbuhan tanpa memperhatikan kualitas hidup manusia di dalamnya.
Hari Buruh harus menjadi pengingat bahwa musuh kita hari ini bukan lagi sekadar individu, melainkan struktur kekuasaan yang tak terlihat namun terasa di setiap denyut nadi ekonomi digital.
Perjuangan buruh belum usai, ia hanya sedang bermutasi menjadi lebih kompleks, dan kita butuh ketajaman berpikir untuk meruntuhkannya.
