Opini, MarajaNews—BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan kembali menggelar Webinar Adaptif Seri 59 yang kali ini mengangkat tema strategis.
“Potensi Karbon DaerahDari Aset Lingkungan ke Sumber Pendapatan Berkelanjutan”, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
Peserta berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga para guru dan tenaga pendidik dari berbagai provinsi.
Webinar dibuka langsung oleh Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Muhammad Jufri melalui keynote speech yang menyoroti pentingnya kesiapan pemerintah daerah menghadapi transformasi ekonomi hijau global.
Dalam sambutannya, Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si., M.Psi., Psikolog menegaskan bahwa isu perubahan iklim saat ini tidak lagi hanya berbicara soal lingkungan, tetapi telah menjadi bagian dari dinamika ekonomi dunia yang harus dipahami oleh pemerintah daerah.
“Daerah tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus mulai melihat lingkungan sebagai aset strategis yang dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan,” ujarnya.
Sebagai narasumber utama, Dr. Harifuddin membawakan materi bertajuk “Potensi Karbon di Sekitar Kita, Potensi Nyata bagi Pemerintah Daerah.”
Dalam pemaparannya, Dr Hari, sapaan akrab Dr. Harifuddin, S.Sos., M.Si menjelaskan bahwa karbon kini telah berkembang menjadi instrumen ekonomi baru yang memiliki nilai finansial besar di tingkat global.
Menurutnya, selama ini banyak daerah belum menyadari bahwa hutan, mangrove, kawasan pesisir, hingga sektor pertanian yang dimiliki sesungguhnya menyimpan potensi ekonomi karbon yang sangat besar.
“Karbon sekarang bukan lagi sekadar isu lingkungan. Karbon sudah menjadi aset ekonomi. Daerah yang mampu menjaga dan mengelolanya dengan baik akan mendapatkan peluang ekonomi baru,” kata Dr Hari.
Ia menjelaskan, Indonesia memiliki posisi strategis dalam pasar karbon dunia karena didukung sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hutan tropis, lahan gambut, mangrove, hingga sektor energi terbarukan.
Dalam paparannya, Dr Hari juga menyoroti besarnya potensi Sulawesi Selatan dalam pengembangan ekonomi karbon daerah.
Menurutnya, kombinasi sektor kehutanan, pertanian, dan pesisir menjadikan Sulsel memiliki peluang besar untuk terlibat dalam perdagangan karbon nasional maupun internasional.
Selain menjelaskan potensi karbon, Dr Hari turut memaparkan penguatan kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 terkait tata kelola Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
Regulasi tersebut memperkuat instrumen perdagangan karbon, offset karbon, pembayaran berbasis kinerja, hingga penguatan Sistem Registri Nasional (SRN).
Tak hanya itu, peserta webinar juga diberikan gambaran mengenai proses sertifikasi karbon di Indonesia.
Mulai dari identifikasi potensi karbon, penyusunan dokumen proyek, registrasi ke SRN-PPI, hingga proses validasi dan verifikasi oleh Lembaga Validasi dan Verifikasi (LVV) sebelum terbit Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE).
“Ke depan, daerah tidak cukup hanya menjaga lingkungan, tetapi juga harus mampu menghitung dan mengelola karbonnya. Karena dari situlah nilai ekonomi baru mulai terbentuk,” jelas Dr Hari.
Menurutnya, ekonomi karbon dapat menjadi peluang baru bagi daerah dalam menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan, sekaligus mendukung upaya pengendalian perubahan iklim.
Webinar berlangsung interaktif dengan dipandu moderator Khaerunisa Aliah.
Berbagai pertanyaan peserta mengemuka, mulai dari peluang investasi karbon, tata cara sertifikasi, hingga kemungkinan pemerintah daerah membangun proyek karbon secara mandiri.
Melalui Webinar Adaptif Seri 59 ini, BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan berharap ASN semakin memahami isu ekonomi karbon dan mampu mendorong lahirnya inovasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di daerah.
Webinar tersebut juga menegaskan bahwa karbon kini bukan lagi sekadar isu lingkungan semata, tetapi telah menjadi peluang ekonomi baru yang berpotensi memberikan manfaat besar bagi daerah di masa depan.
