Sinjai, MarajaNews—Riset jangan sekadar menjadi tumpukan laporan, inovasi jangan berhenti sebagai gagasan.
Keduanya harus mampu menjawab persoalan pembangunan dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Pesan inilah yang ditegaskan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Sinjai, Alamsyah Bahar saat tampil sebagai narasumber dalam forum nasional yang digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Rabu (28/10/2026).
Dalam kegiatan Temu Ramah Aspirasi Strategis (TERAS) BSKDN yang berlangsung secara daring melalui Zoom dan disiarkan melalui kanal YouTube BSKDN Kemendagri tersebut, Alamsyah memaparkan strategi peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui penguatan riset, inovasi, dan kolaborasi.
Mengusung tema “Balitbangda Berdampak: Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah melalui Riset, Inovasi dan Kolaborasi”, forum ini turut menghadirkan Kepala BSKDN Kemendagri, R. Gani Muhammad, S.H., M.AP., serta Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik, Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si.
Di hadapan peserta forum, Alamsyah menekankan perlunya perubahan paradigma lembaga penelitian dan pengembangan daerah.
Balitbangda, menurutnya, tidak cukup hanya menghasilkan dokumen kajian, tetapi harus mampu menjadi bagian penting dalam menemukan solusi atas berbagai persoalan pembangunan.
“Ukuran keberhasilan Balitbangda bukan hanya berapa banyak penelitian yang dihasilkan, tetapi seberapa jauh hasil penelitian tersebut digunakan untuk memperbaiki kebijakan, meningkatkan pelayanan publik, dan menyelesaikan persoalan daerah,” ungkap Alamsyah.
Alamsyah menjelaskan, Balitbangda perlu memperkuat tiga peran utama, yakni diagnosis, orkestrasi, dan dampak.
Peran diagnosis diarahkan untuk mengidentifikasi akar persoalan pembangunan berdasarkan data dan hasil kajian. Sementara orkestrasi menitikberatkan pada kemampuan menghubungkan perangkat daerah, perguruan tinggi, akademisi, peneliti, praktisi, serta pemangku kepentingan lainnya.
Adapun peran dampak memastikan setiap rekomendasi penelitian dan inovasi tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar diterapkan untuk mendorong perbaikan kinerja pemerintahan.
Menurut Alamsyah, pemerintah daerah sesungguhnya memiliki berbagai sumber daya dan kapasitas yang dapat dioptimalkan.
Tantangannya adalah bagaimana menyatukan potensi tersebut agar mampu menjawab kebutuhan pembangunan secara tepat sasaran.
Karena itu, Balitbangda tidak harus mengerjakan seluruh penelitian atau menciptakan semua inovasi secara mandiri.
Sebaliknya, lembaga ini dapat mengambil peran sebagai penghubung antara persoalan yang dihadapi pemerintah daerah dengan sumber pengetahuan dan keahlian yang tersedia.
Dalam kesempatan tersebut, Alamsyah turut memperkenalkan dua program unggulan Balitbangda Kabupaten Sinjai, yakni Forum Riset dan Inovasi Daerah serta SAMAKI (Sistem Akuntabilitas Inovasi Daerah).
Forum Riset dan Inovasi Daerah dirancang sebagai ruang kolaborasi untuk mempertemukan pemerintah daerah, perguruan tinggi, akademisi, peneliti, dan praktisi dalam membahas persoalan strategis pembangunan sekaligus merumuskan alternatif solusi berbasis data dan hasil penelitian.
Melalui forum ini, agenda penelitian diharapkan berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi perangkat daerah, bukan semata-mata ditentukan berdasarkan topik kajian.
Salah satu pendekatan yang ditawarkan adalah pengembangan Problem Bank atau bank masalah daerah.
Mekanisme ini digunakan untuk mengidentifikasi, mencatat, dan memetakan persoalan strategis sebagai dasar penentuan prioritas riset dan inovasi.
Sementara itu, SAMAKI dikembangkan sebagai instrumen tata kelola inovasi daerah yang mendukung tahapan pengusulan, verifikasi, penilaian kelayakan, uji coba, penerapan, hingga monitoring dan evaluasi.
Melalui sistem tersebut, inovasi diharapkan tidak hanya bermunculan menjelang perlombaan atau penilaian, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja dan proses perbaikan kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan.
Kedua program ini dirancang saling melengkapi.
Forum Riset dan Inovasi Daerah membantu mengidentifikasi persoalan dan merumuskan alternatif solusi, sedangkan SAMAKI mendukung pengelolaan serta pengembangan solusi tersebut menjadi inovasi daerah yang dapat diterapkan dan dievaluasi.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Alamsyah menilai pemerintah daerah perlu semakin kreatif dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
Keterbatasan anggaran, menurutnya, justru dapat menjadi momentum untuk memperbaiki cara kerja, memperkuat koordinasi, dan menghindari duplikasi kegiatan yang tidak diperlukan.
Salah satu gagasan yang disampaikan adalah mengoptimalkan peran tiga Staf Ahli Bupati Sinjai sebagai koordinator tematik dalam mendukung Forum Riset dan Inovasi Daerah, sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
Melalui pendekatan ini, Staf Ahli dapat berkontribusi dalam pembahasan persoalan strategis lintas sektor.
Sementara Balitbangda menjalankan fungsi fasilitasi, koordinasi kajian, dan pengelolaan agenda forum.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemanfaatan kapasitas aparatur yang telah tersedia tanpa harus langsung membentuk struktur organisasi baru.
“Efisiensi anggaran bukan alasan untuk berhenti berinovasi. Justru keterbatasan anggaran harus mendorong kita berinovasi dalam memanfaatkan sumber daya yang sudah ada,” tegasnya.
Alamsyah juga mengingatkan bahwa inovasi tidak selalu harus diwujudkan melalui pembangunan aplikasi digital atau pengadaan teknologi baru.
Penyederhanaan prosedur, perbaikan mekanisme koordinasi, dan optimalisasi sumber daya juga merupakan bentuk inovasi apabila mampu menghasilkan manfaat yang terukur.
Keikutsertaan Kepala Balitbangda Sinjai dalam forum nasional BSKDN Kemendagri menjadi kesempatan untuk memperkenalkan pendekatan pengembangan riset dan inovasi yang dibangun di Kabupaten Sinjai kepada pemerintah daerah lainnya.
Melalui penguatan kolaborasi dan tata kelola inovasi, Balitbangda Sinjai berupaya mempererat hubungan antara hasil penelitian, perumusan kebijakan, penerapan inovasi, dan evaluasi pembangunan.
Alamsyah berharap gagasan yang dipaparkan dapat menjadi bahan pertukaran pengalaman sekaligus pembelajaran antardaerah dalam memperkuat kontribusi lembaga penelitian dan pengembangan terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Baginya, tantangan ke depan bukan sekadar menghasilkan lebih banyak penelitian dan inovasi, melainkan memastikan setiap hasilnya memiliki kontribusi yang jelas terhadap penyelesaian persoalan pembangunan.
“Riset tidak boleh berhenti pada laporan, inovasi tidak boleh berhenti pada gagasan, dan kolaborasi tidak boleh berhenti pada pertemuan. Semuanya harus diarahkan untuk menghasilkan perbaikan kinerja pemerintah daerah dan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Alamsyah.
