SINJAI, MarajaNews – Krisis air bersih kembali menjadi keluhan warga Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai. Memasuki musim kemarau, sejumlah sumur yang selama ini menjadi sumber air warga mulai mengering. Air yang masih tersedia juga disebut terasa asin dan berbau.
Kondisi tersebut turut berdampak pada harga air yang harus dibeli masyarakat. Jika sebelumnya air dijual sekitar Rp6.000 hingga Rp7.000 per jerigen, kini harganya mencapai Rp12.000 per jerigen.
“Sekarang sumur yang biasa menjadi tempat ambil air sudah kering dan rasanya semakin asin dan berbau. Ketersediaan pasokan air dari kota yang diangkut melalui kapal juga terbatas dan ada kenaikan harga per jerigennya sampai Rp12.000,” ungkap Eka Safitri, warga Pulau Kanalo II.
Menurut Eka, kondisi tersebut cukup membebani masyarakat karena air merupakan kebutuhan dasar yang harus tersedia setiap hari. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan air bersih selama musim kemarau.
Persoalan ini juga mendapat sorotan dari HMI-MPO Cabang Sinjai. Organisasi tersebut menilai krisis air bersih di wilayah kepulauan perlu mendapat perhatian serius, termasuk dari sisi tata kelola penyediaan air bersih bagi masyarakat.
Ketua Umum HMI-MPO Cabang Sinjai, Supardi, menyebut persoalan krisis air bersih di Pulau Sembilan telah berulang kali terjadi.
“Krisis air bersih di Pulau Sembilan adalah penderitaan masyarakat yang terjadi secara berulang. Tidak adanya perhatian khusus pemerintah terhadap mereka adalah pembiaran atas penderitaan tersebut,” kata Supardi, Sabtu (26/9/2026).
Supardi juga menyinggung sejumlah upaya peningkatan pelayanan air bersih yang menurutnya belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Ia turut menyebut adanya dugaan perbuatan melawan hukum terkait hibah SPAM PDAM di Kabupaten Sinjai.
“Aspirasi krisis air bersih sudah berulang kali disampaikan di gedung DPRD dan Kantor Bupati Sinjai, namun sampai hari ini tidak ada langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi krisis air tersebut,” katanya.
Karena itu, HMI-MPO Cabang Sinjai mendesak DPRD Kabupaten Sinjai untuk memperjuangkan pemenuhan hak masyarakat atas air bersih. Mereka juga meminta Kejaksaan Negeri Sinjai serius menuntaskan penyelidikan terkait dugaan perbuatan melawan hukum dalam kasus SPAM PDAM Sinjai.
Persoalan ini menjadi sorotan publik di tengah komitmen pemerintah pusat dalam pemberantasan korupsi dan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.
