Sinjai, MarajaNews— Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sinjai menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Sinjai, Senin (14/9/2026).
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa secara bergantian menyampaikan aspirasi terkait sejumlah persoalan energi yang dinilai masih menjadi keresahan masyarakat di Kabupaten Sinjai.
Massa aksi menyoroti kelangkaan dan sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM), persoalan ketersediaan tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG), hingga pemadaman listrik yang terjadi secara bergiliran.
Selain menyampaikan orasi, aksi tersebut juga diwarnai dengan pembakaran ban bekas di halaman Kantor DPRD Sinjai.
Aksi unjuk rasa mendapat pengawalan dari aparat keamanan, baik Satpol PP maupun kepolisian, guna menjaga situasi tetap kondusif.
Jenderal Lapangan aksi, Fauzan, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang selama ini terdampak persoalan ketersediaan energi.
” Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar imbauan,” tegas Fauzan dalam orasinya.
Ia meminta pemerintah dan pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab terganggunya ketersediaan BBM, termasuk persoalan pasokan dan distribusinya.
Menurut Fauzan, masyarakat berhak mengetahui kondisi sebenarnya serta langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut.
Ia juga menyoroti panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Sinjai yang dinilai turut membebani masyarakat.
“Masyarakat dapat mengalami peningkatan biaya transportasi maupun distribusi barang akibat kondisi ini,” lanjutnya.
Tak hanya menyoroti BBM, massa aksi juga mendorong DPRD Sinjai bersama pemerintah daerah untuk turun langsung memantau persoalan distribusi BBM dan LPG.
“Kami mendorong para wakil rakyat turun langsung ke lapangan untuk memeriksa rantai distribusi BBM dan LPG serta memastikan subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak,” ujarnya.
Massa aksi berharap DPRD Sinjai tidak hanya menerima aspirasi secara administratif, tetapi turut melakukan pengawasan langsung terhadap persoalan energi yang dirasakan masyarakat.
