Sinjai,MarajaNews—Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Sinjai menggelar Dialog Kebangsaan dengan tema “Menyambut Pemberlakuan KUHP: Antara Supremasi Hukum atau Ancaman Kebebasan Berekspresi”, bertempat di Aula Serbaguna PUSDA Sinjai, Kamis.
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk tanggung jawab intelektual GMNI dalam merespons dinamika hukum nasional, khususnya pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menuai berbagai pandangan di tengah masyarakat. Dialog kebangsaan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur, di antaranya Bupati Sinjai, Dra. Hj. Ratnawati Arif, M.Si sebagai keynote speaker yang diwakili Kepala Badan Kesbangpol, Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, Anthonie S. Mona, SH., MH, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sinjai, Jhadi Wijaya, S.H., M.H, serta Wakapolres Sinjai, Kompol Tamar, S.Sos.
Diskusi dipandu oleh Bung Rifaldi, Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Politik DPC GMNI Sinjai.
Sekertaris DPC GMNI Sinjai, Faisal Setiawan dalam sambutannya menegaskan bahwa dialog ini bertujuan membuka ruang diskusi yang sehat dan kritis antara mahasiswa, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah.
“KUHP baru harus dipahami secara utuh, Supremasi hukum tidak boleh berjalan dengan mengorbankan kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional warga negara,” ujarnya
Senada dengan itu Ketua Panitia Khairul Mutahhir, menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi publik agar masyarakat, khususnya generasi muda, tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga subjek yang sadar dan kritis terhadap kebijakan negara.
Dialog berlangsung dinamis dengan partisipasi aktif mahasiswa, organisasi kepemudaan, serta masyarakat umum.
Berbagai pandangan, kritik, dan masukan disampaikan sebagai bagian dari ikhtiar bersama untuk menjaga demokrasi, keadilan, dan nilai-nilai kebangsaan.
Melalui kegiatan ini, DPC GMNI Sinjai menegaskan komitmennya sebagai pejuang pemikir dan pemikir pejuang dalam mengawal arah pembangunan hukum nasional yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat.
