Sinjai, MrarajaNews—Puluhan tahun hidup tanpa penerangan listrik, warga Kampung Boja bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai (BEM UMSi) menggelar audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Sinjai di Rumah Jabatan Bupati, Senin (06/04/2026).
Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa “Amarah Boja”.
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arif, perwakilan PLN Sinjai, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), serta Unit Pelaksana Hutan (UPH) Tangka.
Perwakilan BEM UMSi, Mahdi, menyampaikan bahwa kondisi ini merupakan “keresahan bersejarah” bagi warga.
Menurutnya, sejak Indonesia merdeka, warga di lokasi tersebut belum pernah merasakan akses listrik dari PLN.
Hal senada diungkapkan Nurdin, salah seorang warga. Ia menyebut upaya menuntut hak atas listrik telah dilakukan berkali-kali namun belum membuahkan hasil nyata.
“Kami sudah 12 kali menghadap PLN, menyampaikan aspirasi ke DPRD, hingga dua kali ke Kantor Bupati, Kami sangat berharap pemerintah segera membantu mendistribusikan listrik ke Kampung Boja,” ujar Nurdin dengan nada haru.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arif menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam.
Ia menjelaskan bahwa kendala utama di lapangan adalah koordinasi terkait status lahan.
“Kami telah bersurat ke pemerintah provinsi terkait akses jalan yang terindikasi masuk dalam kawasan hutan lindung. Kami sangat terbuka dan merespons keluhan warga, namun tindak lanjutnya harus tetap sesuai regulasi yang berlaku,” jelas Hj. Ratnawati.
Bupati juga menegaskan bahwa aspirasi warga Boja sudah masuk dalam catatan prioritas pemerintah.
Ia pun menginstruksikan pihak PLN Sinjai untuk segera melakukan langkah administratif ke tingkat provinsi.
“Kami mengawal aspirasi ini. Untuk saat ini, kami meminta pihak PLN Sinjai segera bersurat ke provinsi agar ada kejelasan teknis,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan Niaga dan Pelayanan Pelanggan (Terniaga) PLN Sinjai, Rido Hidayah, menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti arahan tersebut.
“Sesuai arahan Ibu Bupati, kami akan segera melaporkan hal ini kepada Manajer dan sesegera mungkin bersurat ke pihak provinsi,” pungkas Rido.
