SINJAI, MarajaNews—Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, menuai kritik tajam.
Dapur Sanjai yang berlokasi di Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, diduga mendistribusikan makanan dengan kualitas buruk dan tidak layak konsumsi bagi para siswa.
Kabid PTKP HMI Cabang Sinjai, Israndi mengibaratkan akselerasi penyaluran MBG saat ini seperti kendaraan yang melaju kencang tanpa kendali, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan anak.
Ia mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi mendalam.
“Program ini perlu mengerem sejenak untuk memastikan kualitas, higienitas, pengawasan distribusi, serta penanganan darurat lebih terstandarisasi. Pemerintah harus peka dan mendengar temuan dari penerima manfaat agar makanan yang didistribusikan tidak bau atau basi,” tegas Israndi.
Ia juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas jika pengelola terbukti lalai.
Menurutnya, menjaga kualitas makanan adalah kewajiban mutlak karena MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi nasional.
Sebelum nya Laporan dari sejumlah sekolah penerima manfaat mengungkap kondisi yang memprihatinkan.
Lauk ayam yang dibagikan kepada siswa dilaporkan mengeluarkan aroma busuk, sehingga banyak siswa yang enggan mengonsumsinya.
“Beberapa kali kami temukan lauk ayam sudah berbau. Bahkan, ada makanan yang akhirnya tidak dikonsumsi siswa karena kondisinya sudah tidak layak,” ujar salah satu narasumber dari pihak sekolah yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Selain masalah kesegaran bahan, teknis pengelolaan di Dapur Sanjai dinilai serampangan.
“Distribusinya kurang diperhatikan, Kami menemukan kuah makanan tercampur langsung dengan buah dalam satu kemasan, Ini tentu tidak higienis dan sangat mengecewakan,” tambahnya.
Fasilitas Dapur Sanjai tersebut diketahui merupakan milik Heriwawan, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Demokrat.
Informasi ini dikonfirmasi oleh seorang sumber berinisial MA. “Yang punya ini Heriwawan,” ungkapnya singkat.
Kondisi ini dianggap dapat mencederai tujuan mulia program nasional jika tidak segera dibenahi.
Pihak sekolah kini mendesak adanya pengawasan ketat dari instansi terkait agar anggaran negara yang dialokasikan benar-benar menghasilkan makanan bergizi, bukan justru membahayakan kesehatan anak.
