Sinjai,MarajaNews—Herankah kita, jika wajah berbagai gerakan Islam di tanah air kita saat ini tampak tidak memiliki kepemimpinan yang jelas?
Di sinilah kita perlu membangun kembali ‘kesatuan umat’ (ummatan wāḥidah).
Mudah diucapkan, tapi sulit diwujudkan, bukan?” ucap Abdurrahman Wahid.
Pernyataan Gus Dur di atas terasa semakin relevan ketika kita menatap wajah kehidupan keagamaan Indonesia hari ini.
Agama yang seharusnya menjadi sumber keteduhan, etika publik, dan pengikat solidaritas sosial, justru kerap tampil dalam wajah yang saling mencurigai, terfragmentasi, bahkan dipertontonkan sebagai komoditas politik dan ekonomi. Persoalan ini bukan semata persoalan teologis, melainkan krisis kepemimpinan moral dan arah keberagamaan.
Dewasa ini kita menyaksikan bagaimana agama perlahan kehilangan marwahnya sebagai pegangan yang suci dan sakral.
Ia direduksi menjadi simbol, slogan, bahkan alat legitimasi kepentingan. Figur-figur keagamaan yang dahulu dihormati karena integritas dan kebijaksanaannya, kini tak jarang menjadi bahan olok-olok di ruang publik. Kasus candaan terhadap sosok tokoh agama di salah satu program hiburan televisi, misalnya, bukan sekadar persoalan etika penyiaran.
Ia mencerminkan menurunnya sensitivitas kolektif terhadap simbol moral, sekaligus kegagalan umat menghadirkan figur teladan yang disegani bukan karena takut, tetapi karena wibawa etiknya.
Saya melihat persoalan ini relevan dengan perspektif Gus Dur, bahwa ini idak bisa diselesaikan hanya dengan kemarahan atau pelaporan hukum. Gus Dur berulang kali menegaskan bahwa penghormatan tidak bisa dipaksakan; ia tumbuh dari keteladanan. Ketika tokoh agama terjebak dalam pusaran kekuasaan, konflik kepentingan, atau tampil eksklusif dan jauh dari problem umat, maka wibawa moral itu akan runtuh dengan sendirinya.
Di titik inilah Gus Dur mengajarkan pentingnya kebesaran jiwa kemampuan menertawakan diri sendiri dengan slogan khasnya “gitu aja kok repot”, dan menempatkan agama sebagai sumber kasih, bukan alat penghakiman.
Persoalan lain yang tak kalah pelik adalah polemik konsesi tambang yang melibatkan organisasi keagamaan, termasuk NU. Di satu sisi, langkah ini dibela sebagai ikhtiar kemandirian ekonomi umat.
Namun di sisi lain, ia memunculkan kegelisahan: apakah agama sedang bergeser dari gerakan moral menjadi aktor ekonomi-politik yang rawan kompromi nilai? Pemikiran Gus Dur, meskipun dikenal realistis dalam politik, selalu menempatkan batas tegas antara kekuasaan sebagai alat dan nilai sebagai kompas.
Namun ketika dianalisis dengan keterlibatan institusi keagamaan dalam urusan duniawi hanya sah sejauh tidak merusak otoritas moral dan keberpihakan pada keadilan sosial, dan apakah hal itu bisa susuai? Kita bisa lihat sendiri bencana yang terjadi akibat ulah perusakan alam disekitar.
Kegelisahan ini semakin menguat dan nampak ketika kita dinamika internal PBNU hari ini yang tak luput dari kritik publik. Konflik, perbedaan sikap, blundernya tokoh yang seharunya menjadi rujukan ummat, yang mengakibatkan pecahnya kepercayaan publik terhadap NU, padahal kalau kita mau melihat kembali pemikiran Gus Dur yang mengatakan bahwa organisasi keagamaan besar seperti NU bukan milik elite, melainkan milik umat.
Ketika umat merasa tercerabut, maka yang hilang bukan sekadar kepercayaan, tetapi ruh ummatan wāḥidah itu sendiri.
Saya menyadari sepenuhnya bahwa ungkapan ummatan wāḥidah tidak berarti penyeragaman pandangan.
Ummatan wāḥidah, sebagaimana dijelaskan Nur Khalik Ridwan—penulis buku Dalil-Dalil Agama Gus Dur dalam kerangka pemikiran Gus Dur, adalah sebuah kesatuan etik atau kesepakatan untuk menjadikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan sebagai titik temu bersama, meskipun terdapat perbedaan pilihan politik, mazhab, maupun strategi gerakan.
Karena itu, Gus Dur menolak dengan tegas politisasi agama yang membelah umat ke dalam kubu “paling benar” dan “paling sesat”. Baginya, agama yang kehilangan rasa kemanusiaan pada hakikatnya adalah agama yang sedang kehilangan Tuhan dalam praktiknya.
Sehingga konteks hari ini, ketika saya memandang melalui ala GusDurian menuntut beberapa hal mendasar. Pertama, rekonstruksi kepemimpinan moral, bukan sekadar struktural akan tetapi tokoh agama harus kembali menjadi penjaga nurani publik, bukan sekadar juru legitimasi kekuasaan.
Kedua, penguatan etika dialog, baik antarumat beragama maupun di internal umat Islam sendiri. Perbedaan harus dikelola dengan kebijaksanaan, bukan dibakar dengan narasi kebencian. Ketiga, penempatan agama sebagai kekuatan pembebasan, yang berpihak pada kaum lemah, bukan pada kepentingan modal semata.
Mungkin benar, membangun ummatan wāḥidah itu mudah diucapkan namun sulit diwujudkan. Namun tanpa upaya ke arah itu, agama akan terus kehilangan wajah sucinya dan umat akan terus berjalan tanpa kompas moral yang jelas.
Di sinilah Gus Dur tetap hadir, bukan sebagai nostalgia, melainkan sebagai cermin: apakah kita sedang memperjuangkan agama, atau justru memperalatnya?
