SINJAI,MarajaNews—Memasuki awal tahun 2026, suhu politik di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, mulai memanas.
Bukan karena tahapan kontestasi, melainkan munculnya reaksi keras dari elemen mahasiswa terhadap wacana pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Kelompok Cipayung Sinjai yang terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) secara kolektif menyatakan mosi tidak percaya terhadap wacana tersebut.
Mereka menilai, mengembalikan mandat pemilihan kepala daerah ke tangan legislatif adalah langkah mundur yang mencederai semangat reformasi.
Ketua IMM Sinjai Ardianti, menjadi salah satu tokoh Perempuan yang paling lantang menyuarakan penolakan.
Melalui pesan singkat, ia menegaskan bahwa Pilkada langsung merupakan buah manis dari perjuangan reformasi 1998 yang tidak boleh dipetik paksa oleh kepentingan elit.
“Dengan tegas saya sampaikan, kami di IMM Sinjai menolak sistem Pilkada melalui DPRD, Ini bukan sekadar perubahan mekanisme, melainkan bentuk kemunduran demokrasi dan pengkhianatan terhadap amanat reformasi yang diperjuangkan dengan pengorbanan besar,” tegas Ardianti.
Menurutnya, alasan efisiensi anggaran yang sering didengungkan untuk mendukung Pilkada lewat DPRD adalah logika yang keliru.
“Demokrasi tidak boleh disederhanakan atas nama efisiensi, apalagi dikorbankan demi stabilitas semu. Mengalihkan proses ke DPRD hanya akan mempersempit partisipasi publik dan membuka lebar ruang transaksi politik di ruang-ruang tertutup,” tambahnya.
Senada dengan IMM, Ketua PMII Sinjai, Amar Amrullah Asikin, membedah persoalan ini dari sudut pandang konstitusional.
Ia merujuk pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.
“Pilkada langsung adalah manifestasi nyata kedaulatan rakyat, Jika hak memilih itu dirampas dan diberikan kepada segelintir elit di DPRD, maka kedaulatan warga negara telah dikebiri,” ujar Amar.
Ia mengingatkan pemerintah dan para pembuat kebijakan bahwa biaya demokrasi memang mahal, namun dampak dari sistem otoriter jauh lebih merusak bagi masa depan bangsa.
“Jangan jadikan efisiensi anggaran sebagai pembenaran untuk mematikan suara rakyat, Keadilan dan kesejahteraan tidak akan tercapai jika pemimpin lahir dari lobi-lobi politik, bukan dari hati nurani rakyat,” imbuhnya.
Sedangkan Dari sudut pandang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Israndi Musda selaku Ketua Bidang PTKP HMI Sinjai menyatakan bahwa wacana ini berpotensi mematikan partisipasi aktif masyarakat yang telah terbangun selama dua dekade terakhir.
“Pemilihan langsung adalah bukti keterlibatan rakyat dalam menentukan arah kepemimpinan daerahnya sendiri, Jika dikembalikan ke DPRD, kita seolah kembali ke era pra-reformasi di mana rakyat hanya menjadi penonton,” kata Israndi.
HMI Sinjai berkomitmen akan terus mengawal isu ini dan memastikan suara mahasiswa sebagai penyambung lidah rakyat tetap terdengar.
“Kami adalah entitas yang lahir dari rahim perjuangan bangsa, Kami akan terus mengawal konstitusi dan memastikan kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, bukan di meja parlemen,” tegasnya.
