Press "Enter" to skip to content

Revisi undang-undang Penyiaran, untungkan Indonesia

Menteri Komunikasi dan Informasi RI, Rudiantara, menggelar jumpa pers, Jumat (30/08) di restoran Bamboo Kuning Jl. Pelabuhan Kabupaten Nunukan.

NUNUKAN – Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Rudiantara mengatakan jika undang-undang penyiaran direvisi, maka frekuensi digitalisasi siaran pertevisian di Indonesia lebih berkualitas.

Hal ini tentunya menguntungkan negeri ini, karena frekuensi digitalisasi yang sebelumnya analog, menyediakan efisiensi frekuensi yang dapat dimanfaatkan, baik untuk meningkatkan kualitas siaran TV, maupun mendeteksi terjadinya bencana alam di Indonesia.

Inisiasi mendigitalisasi siaran televisi di Indonesia, lanjutnya, sudah dicanangkan sebelum tahun 2010 dan prosesnya sudah berjalan, artinya segala bentuk perizinan dan penyelenggaraan yang disebut multiplexer itu, sudah dikeluarkan, namun implementasinya belum terealisasi, sehingga beberapa lembaga Penyiaran swasta di Indonesia masih menggunakan teknologi siaran analog.

“ Jadi ada beberapa teman teman LPS (Lembaga Penyiaran Swasta) sudah mengantongi izin penyelenggaraan pengoperasian multiplexer , sudah invest, punya barang, namun tidak bisa dijalankan permasalahan utamanya adalah UU penyiaran yang belum di revisi, karena untuk menyelenggarakan penyiaran digital secara penuh analognya musti dihilangkan,” ungkapnya.

Kelebihan alokasi broadband dengan kapasitas 700 Mhz belum sepenuhnya digunakan, padahal menurut Rudiantara, Indonesia merupakan Negara yang rawan bencana atau the ring of fire, mulai dari Sumatra Bagian Barat, pulau Jawa, NNT bagian selatan adalah bagian dari patahan yang berpotensi terjadinya gempa.

Digital deviden (sisa frekuensi) kata Rudiantara merupakan Broadband untuk mendigitalisasikan frekuensi analog yang saat ini banyak digunakan di semua Negara, besarnya kapasitas Broadband yang tersedia, menurutnya, sangat ideal, karna penggunaan frekuensinya bisa terbagi (multyflexer), asumsinya adalah, jika teknologi digitalisasi sudah maksimal, sisanya bisa dimanfaatkan untuk frekuensi kebencanaan.

“ Kita (Indonesia) ini diuntungkan, kalau undang-undang Penyiaran segera direvisi, karena kelebihan frekuensi broadband dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi kebencanaan.” ungkap Rudiantara melalui jumpa pers, Jumat (30/08) di restoran Bambu Kuning Jl. Pelabuhan Kabupaten Nunukan, melalui rangkaian kegiatan Launching Digitalisasi Perbatasan oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi, yang digelar, Sabtu,31/08 hari ini di Gedung Dwikora Nunukan.

Hingga saat ini, lanjut Rudiantara, Kementrian Komunikasi dan Informasi masih menggunggu draf revisi undang-undang tersebut dari DPR-RI. Namun katanya, meskipun belum diundangkan perubahan peraturan yang dimaksud, tidak menyurutkan semangat steackholder atau ekosistem pertelevisian di Indonesia terhadap tuntuan perkembangan teknologi informasi, yang meyakinkan bahwa teknologi harus bertranformasi dari system analog ke digitalisasi.

istilahnya ya.. sudahlah, pemerintah, kominfo, bicara dengan televisi, baik TVRI, LPP maupun LPS, untuk melakukan uji coba efisensi digitalisasi, dan ini sudah berjalan dua tahun menggunakan multyflexer di Jakarta,” ungkapnya.

Namun, saat ini, sambil menunggu revisi peraturan perudang-undangan yang dimaksud, Kemenkominfo memanfaatkan sistem Simulcast yaitu penayangan siaran televisi bersamaan menggunakan system analog dan digital yang bertujuan migrasi siaran.

Untuk memaksimalkan program tersebut, kemenkominfo melalui Badan Aksesibilitasi dan Informasi (Bakti) menyediakan Infrastuktur teknologi Informasi yang serentak di launching hari ini di tiga wilayah di Indonesia, Kabupaten Nunukan, Kota Batam dan Jayapura .

“ ini adalah langkah awal kemenkominfo sebelum masuk ke teknologi Automatic Switch Off (ASO) setelah nantinya perataturan perundang-undangan direvisi.” jelas Rudiantara

Digitalisasi Perbatasan Nunukan, merupakan Program Nawacita yang dicanangkan Joko Widodo – Yusuf Kalla yaitu, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam Negara kesatuan.

Hal ini berarti bahwa pembangunan tidak lagi dipusatkan di wilayah perkotaan (Sentralisasi), namun, dilakukan menyebar ke seluruh pelosok Indonesia (Desentralisasi), mekipun hakekatnya pembangunan daerah adalah kewenangan pemerintah daerah, provinsi kabupaten/kota, namun Pemerintah Pusat tetap mendukung, memotivasi dan memfasilitasi pembangunan di beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia.#fik.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

breaking News :