Press "Enter" to skip to content

Pemkab Sampaikan Nota Penjelasan 2 Raperda Nunukan.

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan memyampaikan nota Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Rabu (18/8) di ruang rapat paripurna kantor DPRD Nunukan.

Pemkab dan DPRD Nunukan
Pemerintah Daerah dan DPRD Nunukan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan 2 Raperda Usulan Pemkab. Nunukan.

Dua Raperda tersebut tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan, serta Reperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taka Kabupaten Nunukan.

Raperda yang pertama bertujuan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diamanatkan ketetentuan dan perundang undangan yang berlaku sehingga dalam Raperda nantinya terdapat penyederhanaan birokrasi dalam upaya melaksanakan urusan pemerintahan terutama perangkat daerah yang lebih rasional, proporsional, efektif dan efisien.

” Sebagaimana yang disampaikan pemerintah pusat pada 20 oktober 2019, menghendaki adanya perubahan kongkrit dalam reformasi birokrasi yakni menyederhanakan struktur birokrasi agar proses kinerja menjadi lebih cepat,” kata Wakil Bupati Nunukan, H. Hanafiah, M.Si menyampaikan Nota Penjelasan terhadap Raperda tersebut.

Adanya instruksi tersebut, Pemerintah Daerah mengajukan susunan organisasi perangkat daerah untuk dibahas dan disetujui bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.

Selanjutnya terkait Perusahaan Air Minum Daerah, wakil Bupati menyampaikan, bahwa payung hukum daerah ini merupakan perubahan bentuk Badan Usaha Milik Daerah semula bentuknya Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah.

Hal ini telah diamanatkan dalam peraturan perundang undangan nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah yang mengamanatkan penetapan peraturan pemerintah yang khusus mengatur BUMD.

DPRD Nunukan
Anggota DPRD Nunukan yang hadir dalam rapat paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Terhadap Rancangan 2 Raperda Nunukan.

” Memperhatikan amanat dua peraturan perundan undangan itu, maka Pemkab Nunukan wajib merubah Badan Hukum PDAM menjadi Perusahaan Umum Daerah agar pelayanan air bersih kepada masyarakat sesuai dengan tata kelola perusahaan yang profesional, sehat dan tidak meninggalkan fungsi sosialnya,” lanjutnya.

Pemerintah Daerah berharap dengan perubahan badan Hukum BUMD tersebut PDAM dapat mengembangkan usaha lain yanh memberikan kontribusi ke Pemerintah Daerah dari sisi pendapatan untuk penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan.

Penyampaian dua rancangan peraturan daerah tersebut, kata Hanafiah, merupakan wujud usaha pemerintah memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Adv)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

breaking News :