FKUB Nunukan Himbau Jauhi Politik Identitas Pada Pemilu 2024.

NUNUKAN, marajanews.com – Ketua Forum Komunikasi Ummat Beragama (FKUB) Nunukan, H. Hermansyah menghimbau masyarakat dan Partai Politik Kabupaten Nunukan agar tidak menggunakan Politik Identitas saat berkampanye.

Hal ini menurutnya, berdampak terhadap kualitas, Kondusifitas baik menjelang maupun saat pelaksanaan pemilu 2024 mendatang.

“ Kita menghimbau kepada Partai Politik dan masyarakat untuk tetap menjaga situasi poltik dan kemananan dengan tidak menggunakan Politik Identitas saat berkampanye,” kata Ustad Hermansyah, Selasa (18/4/23) di Nunukan.

Fenomena Politik Identitas kata ketua FKUB Nunukan ini, dapat menjadi ranjau bagi demokrasi, potensi menggiring opini publik kehilangan hak yang sama dalam pemerintahan terkhusus pada ranah pemilu maupun pemilihan.

“ Ini yang dikhawatirkan lambat laun mencederai demokrasi kita di Indonesia,” lanjutnya.

Disampaikannya, Politik Identitas juga dapat mengancam persatuan dan kesatuan masyarakat, dimana unsur SARA (Suku, Agama dan Ras) digunakan untuk menghimpun dukungan politik yang bisa ditunggangi oleh oknum oknum yang tidak bertanggungjawab.

“ Jika hal ini terjadi bisa menciptakan polarisasi terhadap masyarakat bahkan elite politik,” ungkapnya.

Untuk itu lanjut H. Hermansyah, sudah seharusnya masyarakat untuk lebih mengedepankan hak politik menuju situasi politik yang aman, Kondusif dan berkualitas.

“ Saya mengajak tetap jaga persatuan dan kesatuan hindari praktik politik Identitas yang justru akan memicu perpecahan khususnya dalam ajang pesta demokrasi Pemilu 2024,” ajak Ketua FKUB ini.

Selain itu, H. Hermansyah juga menyampaikan agar kontestan pemilu tidak menggelar Kampanye di tempat Ibadah dan Fasilitas Pendidikan.

Menurutnya, cara seperti ini juga perlu dihindari agar hak politik masyarakat lebih terpenuhi tanpa ada unsur agama.

Larangan aktifitas kampanye di tempat ibadah dan falsiltas pendidikan diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“ aktifitas Kampanye ditempat Ibadah dan sarana Pendidikan dapat dijerat sanski pidana,” tambahnya.

Terkait degan maraknya isu Politik Identitas tersebut, rencananya FKUB Nunukan akan turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan pemilu yang lebih berkulitas berkualitas bagi masyarakat di Kabupaten Nunukan.#Jml.