Press "Enter" to skip to content

Catatan Strategis Fraksi Demokrat Terhadap Dua Raperda Nunukan.

NUNUKAN – Fraksi Demokrat memberikan lima catatan strategis terhadap dua rancangan peraturan daerah usulan Pemkab Nunukan melalui Pemandangan Umum Fraksi DPRD Nunuka, Senin (23/8).

Catatan strategis tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Demokrat, Robinson Totong di ruang rapat paripurna kantor DPRD Nunukan.

Ia mengatakan, dengan adanya Raperda tersebut tentunya akan memberikan dampak positif terhadap roda pemerintahan dalam menjalankan Pembangunan di Kabupaten Nunukan.

Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan, menurut Fraksi Demokrat merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

Namun Fraksi ini berharap agar Raperda yang dimaksud hendaknya Pemerintah Daerah meninjau dari segi Fungsi, Tugas, Efisiensi, Efektifitas dan Kinerja secara Rasional dengan kebutuhan objektif dalam menjawab tantangan Pemerintah Daerah yang lebih Responsif, Bertindak Cepat dan memiliki kemampuan antisipatif terhadap dinamika perubahan dan pembangunan layanan publik apabila melakukan pergeseran atau penggabungan organisasi Perangkat Daerah.

Fraksi Demokrat juga menyarankan bahwa pembentukan OPD perlu mempertimbangkan jumlah kebutuhan bidang dan seksi sehingga dapat terbagi Proporsional dan Profesional sesuaindengam urusan dan beban kerja bagi setiap Dinas atau Badan termasuk uraian tupoksi secara jelas agar masing masing pejabat memiliki pedoman dan landasan arah yang terukur dalam melaksanakan tugasnya dan tidak overlap.

Demikian juga dengan penempatan pejabat struktural dan fungsional harus selektif dan memiliki kemampuan yang memadai, berintegritas, dan kompeten yang dilandasi background pendidikan yang tepat.

Dalam Rapat Paripurna tersebut, Fraksi Demokrat juga memberikan catatan terhadap Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Titrta Taka Kabupaten Nunukan.

Sebelum Rapaerda tersebut ditetapkan, Fraksi ini meminta penjelasan PDAM terkait capaian kinerja selama melayani air bersih masyarakat di Kabupaten Nunukan.

” Sebagai saran dari kami dalam Raperda nantinya disertakan point point aturan yang mengikat sebagai bentuk pengawasan dan tanggungjawab penuh Pemerintah Daerah terhadap aset daerah yang seharusnya mutlak dapat dinikmati masyarakat tanpa kesulitan apapun,” ungkap Robinson Totong.

Dengan Perubahan status PDAM menjadi Perusahaan Umum, lanjutnya dapat berdampak positif dalam pemenuhan pelayanan pemenuhan air bersih yang lebih baik dan menjangkau setiap lapisan masyarakat. Demikian juga peningkatan inovasi dan pengelolaan managemen perusahaan yang profesional.

Selain itu, diharapkan agar perubahan tersebut, dapat mengakomodasi kepentingan perusahaan yang berorientasi bisnis sebagai sumber pendapatan asli daerah sekaligus mewujudkan fungsi sosial dalam artian meningkatkan pelayanan memenuhi kebutuhan air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat.

“Karena itu diperlukan perencanaan yang matang khusunya penentuan harga ambang atas dan bawah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat.” kata Fraksi Demokrat melalui juru bicara Fraksi, Robinson Totong. (Adv)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

breaking News :