Press "Enter" to skip to content

Banggar Sampaikan Catatan Strategis Terhadap Pelakasanaan APBD 2020.

NUNUKAN – Badan Anggaran DPRD Nunukan menyampaikan lima catatan strategis terjadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020

Lima Catatan tersebut, disampaikan juru bicara Badan Anggaran DPRD Nunukan, hal ini sebagai saran atas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2020 itu.

Jubir Banggar DPRD Nunukan
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Nunukan, Hamsing, S.Pi.

Pertama, Pemerintah Daerah perlu menggali potensi yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pemdapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat setiap tahunnya.

Potensi Sumber Daya Alam itu meliputi, Perkebunan Kelapa Sawit, Pengelolaan Rumput Laut, Pariwisata dan bidang lain yang dianggap bisa memberikan nilai tambah terhadap pendapatan daerah.

Kedua, Pemerintah Daerah diharapkan memeratakan pembangunan melalui pengalokasian anggaran di wilayah kacamatan yang berbatasan langsung dengan negeri jiran Malaysia dan di wilayah pedalaman yang masih kurang mendapatkan porsi anggaran yang memadai.

Pemkab dan DPRD Nunukan
Bupati dan Wakil Bupati Nunukan serta Unsur Pimpinan DPRD Nunukan dalam Rapat Paripirna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020.

Ketiga, DPRD Nunukan mendesak agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memaksimalkan capaian program pada Intansinya. Hal ini terlihat rendahnya indikator target visi misi Kepala Daerah yang teruang dalam RPJMD terutama di bidang Pendidikan, bahkan Informasinya terendah di Kalimantan Utara, demikian juga tingkat kesejahteraan masyarakat dan Pelayanan Kesehatan.

” Keempat, diharapkan agar semua temuan BPK yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan untuk segera ditindaklanjuti sesuai rekomendasi baik dari BPK maupun dari DPRD Nunukan,” kata Hamsing, S.Pi menyampaikan Catatan Strategis Badan Anggran terhadp Pertanggungjawban Pelaksanaan APBD 2020.

Kelima, Catatan yang disampaikan DPRD melalui badan anggaran agar dijadikan perhatian dan menjadi acuan dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya.

Meski demikian, Badan Anggaran DPRD Nunukan mengapresiasi Pemerintah Daerah atas capaia kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Nunukan, karena melihat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan teradap pengelolaan anggaran 2020, Pemkab Nunukan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). #Adv/mal.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

breaking News :